 |
| (Foto/detikNews) |
Prabowo Akan Bongkar Korupsi di Pertahanan
Informasi itu cepat beredar. Himbauan dan nasihat dari kalangan berpengaruh A-1 di Indonesia disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Permintaan tokoh itu terkait dengan keamanan nasional. Dan, jantung kekuatan itu ada di TNI. Garda terdepan pertahanan negara.
Korupsi yang disinyalir terjadi di kalangan pertahanan membuat Jokowi bereaksi cepat. Sangat membahayakan negara. Untuk itu, Jokowi dengan lugas memerintahkan Prabowo untuk memberantas korupsi di sana.
Presiden Jokowi tentu mendapatkan informasi akurat terkait dengan kasak-kusuk tak sedap di kalangan pertahanan. Oleh sebab itu Jokowi memerintahkan kepada Prabowo untuk mengusut praktik korupsi di sana.
Salah satu bau sinyalemen tak sedap adalah soal pengadaan pesawat-pesawat canggih dan ground control interceptor (GCI) alias radar control darat yang memang sangat dibutuhkan oleh TNI. Pengadaan itu berlarut-larut. Ada apa?
Kabarnya, untuk pengadaan CGI tersebut, TNI AU mengajukan partner Tales (Prancis). Menteri Pertahanan (saat itu Ryamizard Ryacudu) mengajukan Indra (India). Sedangkan Mabes TNI c.q. Hadi Tjahjanto mengajukan Leonardo (Italia). TNI AU sendiri lebih cenderung suka pada Tales karena sudah terbiasa mengoperasikan.
Akibatnya jelas, kebutuhan yang disebut oleh Kepala Staf TNI AU Marsekal Yuyu Sutisna sebagai kebutuhan minimum essential force alutsista bagi TNI AU menjadi tertunda-tunda.
Harapan saya, dalam tiga bulan ini, beberapa pengadaan alutsista yang tertunda segera saya selesaikan, kata Yuyu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Apa yang diharapkan oleh Marsekal Yuyu Sutisna hingga saat ini belum terwujud. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Konflik kepentingan harus dibuang di tubuh TNI.
Kita, rakyat sangat mencintai TNI. Jangan sampai institusi yang paling dibanggakan oleh rakyat terus merosot di mata publik. Hasil survei LSI yang diumumkan pada Rabu, 13 November 2019, itu membuktikan terjadi penurunan kepercayaan publik. Dari 90,4 persen di tahun-tahun sebelumnya menjadi 89 persen di bawah kepemimpinan Jenderal Hadi Tjahjanto.
Kasus Terungkap
Yang paling jelas sudah ditangani KPK hanyalah dugaan korupsi dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillence System/BCSS) pada Badan Kemanan Laut RI Tahun 2016. Wakil Ketua KPK Kasus itu terungkap dari pengembangan kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI.
"Dalam pengembangan perkara kali ini, KPK menemukan fata-fakta adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi," kata Alexander dalam konferensi pers, Rabu (31/7/2019).
Tersangka pertama bernama Laksma TNI Bambang Udoyo. Bambang sebelumnya telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena kasus suap Bakamla RI. Tiga tersangka lain Leni Marlina, Juli Amar Ma'ruf dan Rahardjo Pratjihno, ketiganya sipil. Keempat merugikan negara Rp54 miliar.
Gebrakan Prabowo
Menarik sekali memerhatikan Prabowo. Dia paham bahwa korupsi terjadi di mana-mana termasuk di lingkungan pertahanan. Yang belum terungkap kasus pengadaan helikopter Augusta Westland-101 oleh TNI AU yang sampai saat ini tak jelas juntrungannya.
Korupsi ini penyakit bangsa kita dan ada juga di dalam dunia pertahanan dan harus sama-sama saya berantas, kata Prabowo.
Dalam anak ajakannya Prabowo menggunakan kata ‘saya’. Artinya Prabowo memiliki komitmen kuat terkait soal tersebut.
Saya bertekad bekerja sekeras mungkin, sesuai perintah Presiden kepada saya untuk memberantas korupsi di kalangan pertahanan, tegas Prabowo di Jakarta, Senin (9/12/2019).
Jangan sekali-kali mengkhianati rakyatmu sendiri. Itu pesan saya, ancam Prabowo.
Nah, hebat! Prabowo telah mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Jokowi untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan pertahanan. Peringatan keras Prabowo ini menyejukkan harapan kita, rakyat banyak yang menginginkan TNI tetap kuat dan modern. Untuk pertahanan negara, menjaga NKRI.*
Penulis adalah kolumnis di berbagai media.